Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penghapusan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal sebagai tindak lanjut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Sebab menurutnya, BKF Kemenkeu ini kerap menggeluarkan kebijakan dan itu bersebrangan dengan nomenklatur di KemenPAN RB. "Tadi saya sebutkan yang BKF tadi akan dijalankan dalam bentuk Ditjen untuk strategi ekonomi dan fiskal itu, untuk dilakukan perubahan nomenklatur karena mengikut norma di mana Dirjen mengeluarkan policy sedangkan badan tidak," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, dikutip Sabtu (9/11/2024).
Bendahara negara mengatakan bahwa di dalam struktur organisasi Kemenkeu juga dibentuk Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Hal ini untuk memperkuat peranan dari Kemenkeu terhadap Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). "Ini untuk perkuat peranan dari Kemenkeu terhadap KSSK maupun dalam menjaga pengembangan sektor keuangan di mana kita sering jadi conter part BI, OJK dan LPS dan berbagai UU P2SK peranan kita," kata Sri Mulyani. PEVS 2024 Resmi Dibuka, PLN Tampilkan Kesiapan Ekosistem EV di Indonesia
30 Contoh Soal dan Kunci Jawaban IPA Kelas 8 Kurikulum Merdeka 'Si Awan' Wuling Cloud EV Pertama Kali Muncul di IIMS 2024 Soal BAB 1 Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Semester 1 Kurikulum Merdeka, Bangga Menjadi Anak Indonesia Sripoku.com
Harga Mobil Listrik Varian Terbaru Wuling Binguo EV Bulan Maret 2024 Contoh Bacaan Mukadimah dalam Bahasa Arab dan Artinya, untuk Pembukaan MC atau Ceramah Ramadhan Wuling Perkenalkan Mobil Listrik Binguo EV, Tawarkan Dua Varian Jarak Tempuh
Soal dan Kunci Jawaban Latihan Pemahaman Modul 2, Merespon Kebutuhan Belajar Semua Peserta Didik "Jadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi jadi Dirjen yang selama ini dipegang staf ahli yang selama ini tidak punya struktur," sambungnya. Adapun penambahan dua ditjen tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Beleid ini menggantikan aturan sebelumnya yang tertuang dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.
Aturan ini mempertegas posisi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
Leave a Reply